Thailand Mengintensifkan Kontrol Judi Daring dan Pembajakan: Langkah Taktis

Thailand Mengintensifkan Kontrol Judi Daring dan Pembajakan: Langkah Taktis

Kementerian Ekonomi Digital dan Sosial Thailand meningkatkan strategi untuk mengatasi judi daring ilegal dan pelanggaran hak cipta di tengah penyiaran Piala Dunia FIFA 2026. Langkah ini diambil untuk melindungi hak-hak penyiaran dan menekan aktivitas ilegal yang merugikan negara.

Agenda Pertemuan

Dalam pertemuan antara Wakil Menteri Ekonomi Digital, Nan Boontida Somchai, dan CEO Mono Next, Nawamin Prasopnet, dibahas langkah-langkah konkret untuk menekan situs web terkait judi daring dan pembajakan. Pertemuan ini mempertegas kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk menghadapi ancaman ini dengan efektif.

Pemblokiran Situs Ditingkatkan

Dalam periode 10 hingga 24 Juni 2026, Pusat Pemantauan Situs Ilegal berhasil menutup 12.671 URL terkait pelanggaran hak cipta dan judi daring, dengan 4.496 di antaranya terblokir berdasarkan keputusan pengadilan, dan sisanya dihapus melalui kolaborasi dengan platform seperti Facebook, X, Instagram, dan YouTube.

Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Mono Next, sebagai pemegang hak siar Piala Dunia dan Liga Primer Inggris di Thailand, bekerja sama dengan pemerintah untuk menghentikan pelanggaran hak cipta dengan cepat. Kolaborasi ini mempercepat integrasi data dan pemantauan untuk segera menutup platform ilegal yang terdeteksi.

Peran Krusial Sektor Swasta

Pertemuan ini menekankan pentingnya peran operator swasta dalam mendukung upaya pemerintah. Dengan kerjasama lebih erat dengan pusat pemantauan, Mono Next dapat lebih cepat mengidentifikasi dan menghapus platform ilegal. Sinergi ini penting untuk menjaga keamanan digital dan integritas siaran olahraga.

Kesimpulan

Pemerintah Thailand dan sektor swasta memprioritaskan keamanan digital, terutama selama acara besar seperti Piala Dunia FIFA 2026. Usaha bersama ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari judi daring ilegal dan pembajakan, serta melindungi kepentingan ekonomi dan sosial negara.