Keputusan Landmark Pengadilan Ipoh di Malaysia
Pengadilan Tinggi di Ipoh telah menegaskan bahwa utang yang timbul dari perjudian tidak dapat dijadikan dasar untuk memulai proses kebangkrutan. Keputusan tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Persekutuan mengenai kasus yang melibatkan Datuk Ting Ching Lee yang diputuskan tahun lalu.
Rincian Keputusan di Malaysia
Hakim Moses Susayan dari Pengadilan Tinggi membatalkan status kebangkrutan yang dialami oleh Lee Fook Khuen, seorang debtor berusia 75 tahun. Resorts World Sentosa Pte Ltd mengajukan perkara setelah Lee gagal melunasi utangnya sebesar S$5,930 juta, seperti yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Singapura pada tahun 2018. Lee mendapatkan pinjaman S$10 juta untuk berjudi di Singapura, namun gagal memenuhi kewajibannya.
Pandangan Hukum terhadap Utang Perjudian
Dalam putusan tertulisnya, Hakim Moses menyatakan bahwa berdasarkan hukum Malaysia, utang perjudian dianggap sebagai utang non-hukum yang tidak wajib dibayar. Meskipun utang itu diakui di negara asal, Malaysia tidak mengakuinya sesuai kebijakan publik dalam Undang-Undang Hukum Sipil 1956.
Kerangka Hukum di Malaysia
Menurut Pasal 26 dari Undang-Undang Kontrak 1956, semua perjanjian yang terkait dengan aktivitas perjudian atau taruhan dianggap batal demi hukum. Pasal ini melarang penegakan hukum untuk mendapatkan kembali uang atau barang hasil taruhan. Pengadilan dapat menolak untuk menegakkan utang dari transaksi yang ilegal seperti kontrak perjudian, karena bertentangan dengan kebijakan publik.
Penolakan Terhadap Celah Hukum
Moses menegaskan bahwa pengadilan kebangkrutan Malaysia memiliki wewenang untuk menilai sifat utang tersebut, meskipun dicatat di bawah Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik. Larangan penegakan hukum terhadap utang perjudian menekankan pentingnya kebijakan publik dan hukum tidak mengizinkan penegakan kontrak yang batal demi hukum dengan cara tersembunyi.
Keputusan ini mempertegas posisi Malaysia dalam menolak utang dari perjudian sebagai alasan kebangkrutan dan menegaskan bahwa tidak ada jalur hukum untuk menegakkannya di negara ini.